Hanura Tak Berniat Makzulkan Boediono Kata Akbar Faisal

Surabaya News Info - Anggota Tim Pengawas Century, Akbar Faisal menegaskan, Partai Hanura tidak mendorong kasus pemberian dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun untuk pemakzulan Boediono dari jabatan wakil presiden.

"Saya katakan partai saya tidak untuk itu (pemakzulan), tapi tidak tahu partai lain. Yang pasti partai saya dalam rangka untuk menegakkan aturan bertata negara," kata Akbar Faisal di Jakarta, Sabtu, 24 November 2012.

Oleh karena itu, kata Faisal, langkah paling tepat adalah membawa kasus Bank Century ke Hak Menyatakan Pendapat untuk memastikan posisi Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia.

Menurutnya, DPR harus mengambil resiko dalam mengajukan Hak Menyatakan Pendapatnya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Boediono tidak bersalah. Maka DPR harus mengembalikan kehormatan Boediono dengan menyatakan tidak bersalah dan tetap sebagai wakil presiden.

Sebaliknya, Boediono juga harus siap manakala kehilangan kekuasaannya, ketika MK menyatakan ada keterlibatan. MK kemudian mengirim surat kepada MPR untuk melakukan sidang paripurna luar biasa untuk memilih wakil presiden baru. Dengan proses itulah Boediono terkena impeachment.

"Tetapi yang paling penting harus dipastikan posisinya. Saya tidak mau dipimpin wakil presiden yang tidak jelas posisinya," kata Akbar.

Lebih jauh Akbar mengatakan, sebenarnya persoalan ini tidak perlu terjadi, jika DPR sejak awal konsisten. "Kenapa di bawa ke ranah hukum lagi? Kali ini kami terpaksa meminta, karena KPK kebingungan. DPR harus siap-siap menerima bola ini dari KPK, apakah terjadi tipikor yang melibatkan Pak Boediono atau tidak," ujarnya.

Sementara itu Boediono siap membantu KPK memproses penegakan hukum kasus Century hingga tuntas. "Wakil Presiden Boediono tidak akan berusaha menghalangi proses hukum oleh KPK dengan cara apapun. Ia menghormati KPK sebagai badan yang independen dari campur tangan pihak manapun," ujar Juru Bicara Wapres RI, Yopie Hidayat, dalam keterangan tertulis kepada VIVAnews.

Yopie menjelaskan, Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia dan pengambil kebijakan pada saat pemberian dana talangan Bank Century tahun 2008, meyakini kebijakan penyelamatan Bank Century adalah langkah tepat. Kebijakan itu diambil agar sistem keuangan dan ekonomi Indonesia tidak terjerumus ke dalam krisis keuangan global yang saat itu sudah membelit perekonomian negara lain.

"Bahwa Bank Century dalam keadaan buruk pada saat krisis itu, sehingga terpaksa dilakukan penyelamatan. Apabila keburukan dan kerusakan Bank Century itu selain disebabkan oleh pengurus dan pemiliknya, ternyata juga akibat pelanggaran yang disangka dilakukan oleh pejabat BI, maka sewajarnya KPK mengusut dengan tuntas dan adil," kata Yopie.

Yopie menegaskan, Boediono siap bertanggung jawab atas kebijakan penyelamatan Bank Century tersebut. "Rakyat Indonesia hingga kini dapat menikmati manfaat kebijakan itu karena Indonesia selamat dari krisis keuangan dunia pada tahun 2008, sementara banyak negara lain masih menanggung beban berat sampai saat ini. Kebijakan itu terbukti benar dan Boediono siap bertanggung jawab atas pilihan kebijakan itu," kata dia.