JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kurang tanggap dalam memerhatikan kondisi Bank Indonesia (BI). Hal ini terlihat dengan ketidaklengkapan anggota dewan gubernur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang (UU).
Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar Azis menegaskan, sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 UU BI, Dewan Gubernur terdiri dari Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan minimal empat orang Deputi Gubernur. Sedangkan saat ini hanya ada Gubernur dan tiga orang Deputi Gubernur dalam membuat kebijakan serta membuat keputusan secara kolektif.
“Saat ini kan dewan gubernur hanya gubernur dan tiga deputi gubernur dan ini menyalahi dari UU. Presiden salah dan tidak tanggap, juga para pembantu presiden tidak mengingatkan soal ini," ujar Harry Azhar Azis saat usai melakukan Rapat Panja Perbankan dengan LPS, OJK, BI soal penyusunan draft RUU Perbankan di Komisi XI Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/2/13).
?Harry menuturkan, saat ini mereka tidak bisa disebut Dewan Gubernur, karena sejak 2009 BI tidak ada deputi gubernur senior. Harry menilai, ini salah dan presiden harus tanggap soal ini.
"Apa mereka sekarang bisa disebut dewan gubernur, saya kira tidak. Sejak 2009 BI tidak ada deputi gubernur senior, makanya saya katakan siapa yang salahkan usul semua dari presiden," jelasnya.
Saat ini Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution hanya ditemani Hartadi A. Sarwono, Halim Alamsyah dan Ronald Waas. “Dalam hal ini Presiden harus tanggap soal masalah dewan gubernur di BI,” tutupnya.